Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK

jpnn.com, JAKARTA - Ketentuan yang menekankan netralitas pejabat daerah dan anggota TNI-Polri dalam UU Pilkada dinilai ada kekosongan. Aturan yang ada saat ini dianggap tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak masyarakat sebagai pemilih.

Masyarakat sipil pun menyoal fenomena itu lewat Permohonan Uji Materi Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dimohonkan oleh Syukur Destieli Gulo ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (20/9).