jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak mengambil langkah drastis, seperti menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Bima, kada sebaiknya memetakan dan mempelajari terlebih dahulu kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kemudian, lanjut dia, jika memang ada kedaruratan, para pimpinan daerah itu dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Tidak ada komentar