jpnn.com, JAKARTA - Krisis berulang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap fakta penting, yakni pengawasan di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) yang minim melibatkan pemerintah daerah (pemda) sulit berjalan maksimal.
Pengamat ilmu politik dan pemerintahan dari Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menilai pola pelaksanaan MBG yang masih bersifat top-down perlu diubah.
Tidak ada komentar