jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jabar Prof Syahlan menegaskan UU Penyadapan merupakan kebutuhan mendesak. Dia juga mengusulkan pembentukan Badan Penyadapan Nasional yang bertangung jawab soal penyadapan.
"Seharusnya ada Badan Penyadapan Nasional sehingga masyarakat memiliki ketenangan bahwa dirinya dilindungi hukum dan undang-undang," ujar dia dalam seminar bertema Urgensi Penyadapan dalam KUHAP Baru dan Konsep Peraturan Pelaksanaannya.
Tidak ada komentar