REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiatif Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam konflik-konflik agraria mendapat dukungan dari kalangan pegiat reformasi birokrasi. Cara tersebut dinilai tidak hanya akan mempercepat penyelesaian konflik agraria yang terus bertambah dari tahun ke tahun, melainkan juga merupakan cara penyelesaian baru konflik agraria yang lebih holistik dan terpadu.
Dukungan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, melalui pernyataan pernya, Senin (21/6). Menurut Nova, konflik agraria merupakan salah satu persoalan krusial di masyarakat yang meski selalu dilakukan penyelesaian oleh pemerintah senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Mengutip catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menurut Nova pada 2017 saja setiap hari terjadi dua konflik agraria, atau sekitar 659 konflik dalam setahun. Angka itu meningkat hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 2016, dengan cakupan lahan seluas 520 ribu hektare dan melibatkan 652 ribu kepala keluarga.
Dengan perhatian besar pemerintah yang terus melakukan segala upaya, termasuk membagi-bagikan tanah beserta sertifikat lahannya, angka tersebut pada tahun 2020 lalu menurun menjadi 241 kasus dengan korban 135 ribu kepala keluarga.
Tidak ada komentar