REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi sipil mendorong ketegasan penanganan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat di tengah terjadinya peningkatan signifikan kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah juga harus melakukan keterbukaan data.
Hal itu dilakukan lewat peluncuran surat terbuka dalam konferensi pers via daring bertajuk "Desakan Emergency Response-Prioritaskan Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi" yang diprakarsai CISDI pada Ahad (20/6). "Sangat penting agar surat terbuka ini juga diberikan kepada para gubernur di berbagai daerah. Regulasi yang sudah dikeluarkan banyak, tapi level ketidakpedulian terdapat di daerah-daerah," ujar epidemiolog dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit, Iqbal Elyazar, dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Ahad.
Dia mendorong agar surat itu ditujukan tidak hanya di level presiden, karena Presiden akan meneruskan kembali kepada Kementerian Kesehatan dan jajaran di bawahnya.
Tidak ada komentar