Suara.com - Pemerintah menggandeng empat organisasi masyarakat sipil, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS) dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021.
Dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jumat (18/6/2021), para organisasi itu menyampaikan beberapa isu yang menjadi kendala penyelesaian konflik agaria. Diantaranya indikasi intimidasi dan kriminalisasi di lapangan serta kebutuhan dukungan kepala daerah dalam penyelesaian konflik agraria.
Tidak ada komentar