Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Firli Bahuri saat ini sedang menghadapi banyak gugatan hukum yang dilaporkan ke beberapa lembaga negara. Hal itu menyusul penonaktifan 75 pegawainya yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Tercatat ada beberapa lembaga negara yang menerima laporan dan gugatan yang terkait keputusan itu, seperti Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Tidak ada komentar