VIVA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, akan menerjunkan pengawas di berbagai lembaga jasa keuangan yang bermitra dengan BI. Agar mematuhi pelarangan penyediaan layanan pengunaan mata uang kripto atau cryptocurrency.
Dia menjelaskan, pengawasan ini penting dilakukan karena mata uang kripto tersebut bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah.
Tidak ada komentar