Liputan6.com, Jakarta - Insentif pembelian kendaraan listrik dengan skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) sedang dipertimbangkan pemerintah untuk kembali digulirkan dengan nilai subsidi mencapai 40 hingga 100 persen. Namun, kebijakan insentif pembelian EV ini, akan mempertimbangkan jenis baterai yang digunakan, terutama terkait kandungan nikel.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi menilai kebijakan insentif kendaraan listrik berbasis nikel yang tengah disiapkan ini, menjadi momentum penting untuk memperkuat industri baterai nasional sekaligus memperdalam hilirisasi mineral. K ebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk mengarahkan pengembangan industri kendaraan listrik nasional agar lebih terintegrasi dengan kekuatan sumber daya domestik.
Tidak ada komentar