bali.jpnn.com, DENPASAR - Wacana sopir pariwisata dan transportasi online wajib ber-KTP Bali berpotensi memicu masalah dan diskriminatif.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali I Made Rai Ridartha mengatakan wacana tersebut tidak memiliki dasar hukum dan hanya didorong oleh pihak-pihak tertentu.
Tidak ada komentar