Liputan6.com, Yogyakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, mengatakan lahirnya Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang membawahi beberapa BUMN dengan pengelolaan dana mencapai 14 ribu triliun ini di momentum yang kurang tepat. Sebab, publik saat ini tengah mengkritisi kontroversialnya program pemerintah mulai dari Makan Bergizi Gratis, efisiensi anggaran dan kemunculan undang-undang minerba. “Kemunculannya kena imbas isu politik,” terangnya, Jumat (21/2/2025).
Pendirian Danantara menurut Eddy sebenarnya bertujuan mengkonsolidasi pengelolaan aset negara dari perusahaan BUMN agar lebih transparan dan terkoordinasi dengan baik juga terbuka melalui penunjukan dewan komisaris. Sebab, saat ini dasar penunjukkan dewan komisaris oleh kementerian tersebut tidak diketahui dengan jelas alasannya. “Lewat Dewan Komisaris, lebih berjenjang, dan sifatnya itu tidak terlalu binding,” jelasnya.
Tidak ada komentar