jpnn.com - MATARAM – Sebanyak 518 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
Ratusan honorer tersebut terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026.
Keracunan Kembali Terjadi di Jabar, Wakil Kepala BGN Janjikan Perbaikan Sistem
- hari ini, 02.03
- jpnn.com
- 0
Tidak ada komentar